KABAR FRAKSI — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Palu meminta Pemerintah Kota Palu memperjelas strategi dan langkah konkret dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dilansir dari channelsulawesi.id, Permintaan tersebut disampaikan Fraksi PKB dalam pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Palu Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Palu, Selasa, 29 September 2026.
Fraksi PKB menilai Perubahan APBD tidak boleh hanya dipahami sebagai perubahan angka pendapatan, belanja dan pembiayaan. Perubahan anggaran harus menjadi instrumen untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kondisi aktual, kebutuhan masyarakat serta perkembangan pembangunan Kota Palu.
Karena itu, setiap perubahan anggaran harus memiliki dasar yang jelas, terukur, transparan dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
“Peningkatan PAD harus menjadi perhatian bersama. Namun, upaya meningkatkan PAD harus dilakukan secara terukur dan tidak boleh menimbulkan beban baru bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Kota Palu, H. Nanang, saat menyampaikan pandangan umum fraksi.
Fraksi PKB mendorong Pemkot Palu melakukan inovasi dan intensifikasi terhadap sumber-sumber PAD potensial. Langkah tersebut antara lain melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah serta penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Di sisi lain, Fraksi PKB menekankan agar proses pemungutan pajak dan retribusi dilakukan secara transparan, adil dan mudah. Kebijakan peningkatan PAD jangan sampai justru menciptakan ekonomi biaya tinggi bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Fraksi PKB juga meminta Pemkot Palu menjelaskan secara terbuka sektor-sektor PAD yang mengalami peningkatan maupun penurunan dalam rancangan perubahan APBD 2026.
Penjelasan tersebut dinilai penting agar DPRD dapat melihat secara jelas faktor yang memengaruhi perubahan pendapatan serta langkah konkret yang disiapkan pemerintah untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah.
“Yang kami minta bukan sekadar target angka PAD, tetapi strategi pencapaiannya. Harus jelas sektor mana yang potensial, apa kendalanya dan apa langkah pemerintah untuk mengoptimalkannya,” kata Nanang.
Selain sisi pendapatan, Fraksi PKB memberikan perhatian serius terhadap arah belanja daerah dalam Perubahan APBD 2026.
PKB meminta setiap perubahan alokasi anggaran didasarkan pada kebutuhan prioritas dan kondisi riil masyarakat.
Belanja daerah harus memberikan perhatian yang memadai terhadap pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, infrastruktur, perlindungan sosial dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Fraksi PKB mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan APBD tidak semata-mata dilihat dari besarnya anggaran yang terserap.
“Jangan hanya mengejar serapan anggaran. Yang lebih penting adalah kualitas belanja dan hasil yang dicapai. Setiap rupiah uang rakyat harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat,” tegas Nanang.
Karena itu, Fraksi PKB meminta Pemkot Palu memberikan penjelasan terhadap setiap program dan kegiatan yang mengalami penambahan maupun pengurangan anggaran, termasuk alasan serta indikator yang menjadi dasar perubahan tersebut.
PKB juga menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dalam menentukan sasaran program pemerintah.
Setiap program yang menggunakan APBD harus memiliki sasaran penerima manfaat yang jelas. Jangan sampai program terlaksana secara administratif, tetapi manfaatnya tidak dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Untuk itu, pemerintah daerah diminta memastikan data penerima manfaat terus diperbarui dan terintegrasi antarperangkat daerah.
Fraksi PKB berpandangan bahwa kemampuan fiskal daerah harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap perubahan program dan kegiatan.
Efisiensi anggaran, menurut PKB, bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan publik, melainkan memastikan sumber daya yang terbatas digunakan untuk menghasilkan manfaat pembangunan sebesar-besarnya.
Memasuki periode akhir tahun anggaran, Fraksi PKB juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan.
Namun percepatan tersebut harus tetap memperhatikan kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fraksi PKB juga meminta penguatan sistem pengendalian internal untuk mencegah kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan dalam pengelolaan APBD.
Dalam rancangan Perubahan APBD 2026 yang disampaikan Pemkot Palu, pendapatan daerah direncanakan meningkat dari sekitar Rp1,706 triliun menjadi Rp1,792 triliun, atau bertambah sekitar Rp85,62 miliar.
Sementara belanja daerah direncanakan meningkat dari sekitar Rp1,727 triliun menjadi Rp1,846 triliun, atau bertambah sekitar Rp118,94 miliar.
Fraksi PKB menilai peningkatan angka tersebut harus diikuti dengan penjelasan yang memadai mengenai sumber pendapatan, prioritas belanja serta dampak yang akan dirasakan masyarakat.
“APBD bukan sekadar angka dalam dokumen. APBD adalah uang rakyat yang harus dikelola secara transparan, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya,” ujar Nanang.
Fraksi PKB pada prinsipnya menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Palu Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya, dengan tetap mempertahankan seluruh catatan, pertanyaan, masukan dan rekomendasi yang telah disampaikan dalam pandangan umum fraksi.
Fraksi PKB DPRD Kota Palu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agar kebijakan anggaran daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kualitas pembangunan dan memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Palu.
Sumber: channelsulawesi.id
