Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan pada 23 Juli 1998, sebagai respons atas desakan reformasi setelah Presiden Soeharto lengser. Banyak warga Nahdlatul Ulama (NU) mengusulkan pembentukan partai politik untuk mewadahi aspirasi mereka. PBNU awalnya bersikap hati-hati karena NU secara organisasi tidak terlibat dalam politik, namun tekanan terus meningkat. PBNU kemudian membentuk Tim Lima, dipimpin oleh KH Ma'ruf Amin, untuk menanggapi usulan tersebut, dibantu oleh Tim Asistensi. Tokoh-tokoh NU seperti KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan KH Mustofa Bisri mendukung proses ini. Setelah beberapa pertemuan, konsep dasar partai dirumuskan, dan pada 23 Juli 1998, PKB dideklarasikan di Jakarta. PKB berlandaskan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, keterbukaan, dan kejujuran, serta bertujuan untuk memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia dan kesejahteraan sosial, menjadi wadah politik warga NU.
Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual.
Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.
Misi PKB
Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis.
Bidang Hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial.
Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan.
Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.
