KABAR FRAKSI – Anggota Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Rahmawati M. Nur, menerima aspirasi massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Jumat (10/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Rahmawati menyampaikan apresiasi kepada para peserta aksi, khususnya kaum ibu, yang dinilainya telah menunjukkan kepedulian terhadap masa depan anak-anak melalui dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Ini merupakan bentuk perhatian ibu-ibu kepada anak-anak di Sulawesi Tengah. Kami menerima seluruh aspirasi yang disampaikan dan akan mengawalnya sesuai kewenangan DPRD," ujar Rahmawati dikutip dari Tribun Palu.
Anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah itu menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto.
"Tenang, selama Bapak Prabowo masih menjadi Presiden Republik Indonesia, program MBG tidak akan dihentikan. Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki pelaksanaannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.
Menurut Rahmawati, berbagai masukan yang disampaikan peserta aksi akan diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.
"Kami akan meminta agar pelaksanaan MBG dievaluasi karena masih terdapat sejumlah kekurangan di lapangan. Aspirasi ini akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat agar menjadi perhatian bersama," tegas mantan Ketua DPW PKB Sulawesi Tengah tersebut.
Sebagai bentuk komitmen, Rahmawati bersama perwakilan pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menandatangani dokumen berisi delapan poin tuntutan yang akan diteruskan kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.
Adapun delapan tuntutan yang disampaikan Aliansi MBG meliputi:
1. Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar terus dilanjutkan.
2. Mendukung perbaikan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN).
3. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Program MBG.
4. Meminta kepastian hukum bagi mitra dan yayasan penyelenggara MBG.
5. Meminta transparansi atas dasar kebijakan penghentian insentif fasilitas SPPG selama masa libur.
6. Meminta perlindungan terhadap investor serta keberlangsungan usaha mitra MBG di seluruh Indonesia.
7. Mendesak BGN mencabut moratorium penambahan titik SPPG agar operasional dapur MBG tidak terhambat.
8. Meminta penjelasan resmi terkait hubungan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah ditandatangani dengan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026.
Aksi penyampaian aspirasi tersebut diinisiasi oleh Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Sulawesi Tengah bersama para mitra penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis di Sulawesi Tengah.
Rahmawati menegaskan Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah akan terus mengawal aspirasi para mitra MBG agar program strategis nasional tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dengan tata kelola yang lebih baik, transparan, serta memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.
